Turunnya Produksi Migas Semester I 2022 Harus Jadi Prioritas Perhatian Pemerintah

02-07-2022 / BADAN ANGGARAN
bph

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menekankan turunnya produksi minyak dan gas (migas) pada Semester I 2022 harus menjadi prioritas perhatian pemerintah saat ini. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

 

“Karena itu, saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi migasnya di tengah tingginya harga minyak mentah dunia,” ujar Said dalam rapat yang membahas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

 

Di sisi lain, Banggar DPR RI juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan capaian reformasi struktural dan belanja yang berkualitas (spending better) dalam menjalankan APBN. Diketahui, sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi produksi terangkut atau lifting migas nasional sepanjang kuartal I/2022 masih di bawah target. 

 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan belum optimalnya realisasi lifting minyak dan gas bumi nasional itu disebabkan karena dampak bawaan dari pandemi dan sejumlah penghentian operasi yang tidak terencana (unplanned shutdown) sepanjang 2021.

 

“Produksi dan lifting kita masih terkendala terutama entry point yang sangat rendah di awal 2022 karena dampak dari pandemi itu di kuartal satu kita loss di sana sekitar 20.000 barel per hari kemudian mostly juga dampak dari unplanned shutdown,” kata Dwi saat Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Kuartal I Tahun 2022, beberapa waktu lalu. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...